Sang Nananging Jagad

Rabu malam, 7 Maret 2007, di tengah maraknya pemberitaan musibah kecelakaan pesawat Garuda di Jogja, talkshow ini malah mengambil tema sedikit menyimpang berupa kebebasan pers terkait kasus somasi Menkominfo kepada acara News.com Republik Mimpi.

Somasi tersebut berisi keprihatinan sang Mentri yang menerima berbagai aspirasi bahwa skenario tokoh maupun tata cara pengungkapan kritik di News.com dinilai sebagai tindakan mengolok-olok lembaga kepresidenan. Semestinya kelembagaan leadership dari tingkat presiden sampai lurah harus dihormati dan “disakralkan” sehingga memiliki kewibawaan(dibaca: kekuasaan) untuk mewujudkan visi pembangunan(dibaca: melanggengkan kekuasaan). Beliau mengaku mendapat banyak sms yang mengaku tidak senang dengan format acara News.com. Berdasarkan itulah, beliau berkeyakinan bahwa publik merasa acara tersebut tidak mempunyai manfaat yang signifikan, dan sudah selayaknya untuk didiskusikan bersama dan ditinjau ulang lagi.

Pertanyaan di benak saya kemudian muncul, apakah kepemimpinan presiden saat ini masih dianggap sakral atau paling tidak dihormati di masyarakat? Anda semua bisa mensurvei secara tidak langsung, seberapa banyak rumah warga kita yang masih memasang gambar Garuda Pancasila dengan diapit presiden dan wakilnya di sisi kanan kirinya. Seberapa banyak siswa SD yang mampu menghafal nama-nama menteri kabinet? Jawabnya pasti tidak sebanyak dulu lagi, ya... telah terjadi erosi dan degradasi angka yang cukup signifikan.

Sementara itu SBY(Si Butet Yogya) menyampaikan titah bahwasannya apa yang dilakukannya di News.com selama ini sebagai suatu cara melakukan pendidikan politik kepada masyarakat dalam kerangka kecerdesaan humor dan dibingkai suatu nilai estetika seni artistik yang tinggi untuk mengungkapkan kritik kepada para pemangku kepentingan. Format kritik yang disampaikan melalui News.com merupakan suatu sindiran halus nan lucu untuk menyampaikan sesuatu kepada penguasa dimana jurang dan gunung pemisah diantara rakyat dan pemerintah dicoba untuk dicairkan dengan rasa humor, sehingga kedua belah pihak merasa sejajar, elegan dan tidak emosi satu sama lain.

Ketika kemudian sang host menanyakan kepada sang Mentri, apakah derpatemennya saat ini juga mempunyai kewenangan untuk melakukan somasi terkait pemberitaan maupun isi muatan suatu media massa. Ataukah hal itu merupakan petunjuk Bapak Presiden sebagaimana dulu Harmoko sering mengutip? Karena kabarnya SBY asli dan beberapa mantan presiden merasa senang dan tidak merasa terolok-olok oleh kelucuan aktor-aktor dalam Republik Mimpi. Sang Mentri menjawab bahwa hal itu sudah tidak lagi menjadi kewenangannya.

Lhaa teru.....us? Dalam kapasitas apakah si Sofyan ini berkomentar?. Persoalannya sedari awal diskusi Pak Sofyan seolah-olah memposisikan diri sebagai seorang Menkominfo. Abu Sofyan menyampaikan bahwa dirinya bertindak atas nama pribadi sebagai anak bangsa yang meiliki keprihatinan terhadap pendistorsian lembaga leadership. Secara pribadi ia merasa terpanggil untuk melakukan penegakan etika dan budaya dalam penyampaikan pikiran. Apakah seorang Abu Sofyan sudah merasa bisa menjadi guru bangsa untuk penegakan moralitas anak bangsa? Oooo.....atas nama pribadi to.

Lha teruss....kemudian untuk masalah etika dan kode etik penyiaran maupun penyampaian opini publik melalui media masa siapa yang berwenang memberikan penilaian? Oooo itu tugas KPI, jawab Abu Sofyan. Kemudian kenapa KPI tidak menyampaikan catatan terhadap News.com? Apakah memang dari sisi etika media tidak ada persoalan, lalu kenapa seorang Abu Sofyan mempersoalkannya?Kemana niich KPI......?

Nah kalau atas nama pribadi, kemudian Abu Sofyan ini mewakili kelompok masyarakat mana? Ya berdasarkan sms yang masuk kepadanya tadi, jawab beliau. Apakah sms itu sudah jelas mewakili aspirasi masyarakat secara mayoritas? “Ataukah untuk mengetahui pendapat masyarakat perlu diadakan referendum secara menyeluruh”, tantang SBY. Sang host kemudian menawarkan untuk membuka polling bagi publik melalui situs perspektif.net. Kita lihat saja bersama bagaimana reaksi masyarakat.....