Sang Nananging Jagad

PROGRAM
KETAHANAN PANGAN NASIONAL

“Sebuah Kisah Ironi Bagi Petani”

Dalam satu kesempatan rapat kabinet terbatas di Departemen Pertanian 15 Januari 2008, Presiden Susi menyampaikan bahwa terjadinya bencana alam yang menimpa tanah air akhir-akhir ini juga banyak menimpa daerah-daerah sentra produksi pangan nasional. Hal tersebut membuatnya khawatir bahwa bencana alam yang terjadi akan disusul dengan bencana kelaparan akibat tidak adanya ketahanan pangan nasional yang mampu menyediakan ketersediaan pangan bagi masyarakat. Untuk itu diluncurkanlah di awal tahun ini program untuk peningkatan ketahanan pangan nasional.

Dana yang dianggarkan untuk program tersebut mencapai sembilan triliun rupiah, ini berarti terdapat peningkatan anggaran di Departemen Pertanian sebesar 40% yang secara khusus akan digunakan untuk pembangunan kembali infrastruktur penunjang sektor pertanian seperti bendungan, saluran irigasi, penyediaan bibit unggul dan sarana produksi, serta prasarana pasca panen. Selain dipicu oleh berbagai bencana alam di tanah air, program tersebut juga sebagai respon adanya kekurangan stok berbagai produk pertanian untuk kebutuhan dalam negeri, seperti kedelai dan gandum, bahkan juga beras yang terpaksa harus diimpor dari luar negeri.

Nampaknya pemerintah tidak akan pernah kehabisan ide dan kreativitas untuk menciptakan suatu program baru. Hanya pertanyaan masyarakat adalah sejauh mana program yang dicanangkan pemerintah dapat berjalan efektif dan mendapat respon dari pelaku di lapangan, sehingga dapat mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Di pertengahan Juni 2005, barangkali masih segar di ingatan kita, Presiden Susi meluncurkan program revitalisasi pertanian, kehutanan dan kelautan. Program tersebut identik dengan program ketahanan pangan, namun apa lacur, bagaimana kabar program tersebut, apakah berhasil, ataukah gagal total?

Sepertinya suatu program pembangunan di era pemerintahan Presiden Susi ini hanya abang-abang lambe, sekedar pemanis bibir, sehingga antar suatu program dengan program lainnya tidak terintegrasi dengan baik, sehingga selalu amburadul dalam implementasinya di lapangan. Disamping itu seringnya terjadi perubahan struktur organisasi dan pergantian pejabat menjadi penghambat keberlanjutan program yang telah dicanangkan sebelumnya, sehingga masalah keberlangsungan dan kelanjutan program tidak dapat tertangani dengan baik. Masih ingat barangkali, di era Menteri Pertanian Prakoso dicanangkan Gema Palagung(Gerakan Masyarakat Palawija dan Jagung), era Bungaran Saragih dengan program agribisnis dan agroindustrinya, dan sekarang era Anton telah berubah dua kali pencanangan program, ditambah pola impor berbagai bibit unggul varietas pertanian dari luar negeri seperti RRC dan Thailand. Nampaknya program hanya tinggal program di dunia awang uwung.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Dewan Pembina HKTI, Siswono Yudhohusodo mengatakan bahwa yang paling penting untuk dilakukan pemerintah adalah peletakan pondasi yang kokoh bagi suatu kebijakan politik pertanian yang terencana dan terimplementasi dengan baik, sinergis, dan berkelanjutan. Kebijakan yang dibuat secara parsial dan terpotong-potong tidak akan menuai hasil yang optimal.

Pertumbuhan penduduk di muka bumi berkembang sangat pesat mencapai satu miliar jiwa per tahun. Hal tersebut jelas harus diiringi dengan penyediaan cadangan pangan yang mencukupi sehingga ke depan harga pangan akan senantiasa naik secara signifikan. Sebagai satu contoh harga cpo sepuluh tahun yang lalu US$ 220 kini telah mencapai US$ 880 per tonnya. Indonesia sebagai negara tropis dengan luas lahan pertanian jutaan hektar sangat berpeluang untuk menjadi negara penghasil komoditas produk tropis terbesar di dunia. Hanya saja kebijakan pemerintah nampaknya sangat mengesampingkan peluang tersebut.

Contoh lain kebijakan yang salah juga terjadi untuk komiditas coklat atau kakao. Pada saat produksi bagus pemerintah menerapkan PPn sebesar 10% untuk pabrik pengolahan kakao di dalam negeri, sedangkan bea ekspor diterapkan 0%. Akibatnya banyak pabrik pengolahan yang gulung tikar dan kakao kemudian banyak lari ke luar negeri yang disambut dengan sangat baik oleh sebuah perusahaan di Johor yang menjadikannya sebagai pengolah kakao terbesar di Asia Tenggara. Dan lucunya kemudian produk coklatnya banyak dijual kembali ke Indonesia. Nampaknya hal tersebut bisa terjadi kemungkinan karena dua hal, pertama bodohnya pembuat kebijakan, atau hal yang ke dua adanya kolusi dan manipulasi untuk keuntungan oknum tertentu.