Sang Nananging Jagad

Diriku barangkali terlalu bandel, sehingga kondisi tubuh yang sudah sangat membutuhkan pemanjaan diri total melalui suatu proses istirahat yang cukup total pula, namun ternyata diriku tak sanggup untuk memenuhinya. Bukannya diriku egois untuk mengeksplotasi kemampuan tubuhku secara memaksa, namun di sisi lain dari diriku, di dalam kesadaran roh dan jiwaku ternyata diriku juga membutuhkan suatu konsumsi batiniah yang terlampau parah untuk selalu diitunda-tunda.

Di hari Jum’at malam Sabtu, demi memuhi kebutuhan sisi jiwaku yang lain tersebut, saya bersama beberapa rekan nDalem Kebun Kacang berangkat memenuhi panggilan suci dalam rangka klarifikasi, refleksi dan instrospeksi terhadap kejadian gempa Jogja dalam suatu acara Kenduri Cinta yang bertajuk Kubangan Laknat. Hadir dalam acara tersebut beberapa tokoh diantaranya Cak Nun dan Kiai Kanjeng, Wiranto, Kyai Budi Semarang, Cak Nurbuat dan Cak Kartolo, beberapa aktivis pro-demokrasi dan akademisi dan tentu saja sang maskot KC mBah Surip from Los Angeles. Meskipun acara tersebut diselenggarakan bersamaan dengan pembukaan Piala Dunia di Jerman, namun tidak mengurangi minat para jamaah yang memang sudah rutin hadir dalam acara tersebut setiap bulannya.

Malam Minggu, bertempat di kampus Paramadina, diselenggarakan juga perhelatan yang sama dengan tajuk Paramaswara. Kali ini selain CNKK hadir pula Agum Gumelar, Idris Sardi, Cak Kartolo dan mBak Kastini, Totok Tewel, Jelly Tobing, Once Dewa, mBak Bertha, Kyai Budi Semarang dan tak ketinggalan mBah Surip.

Dalam kedua acara tersebut diungkapkan mengenai kisah para pelaku peristiwa tragedi gempa dan beberapa relawan yang terjun langsung ke lapangan. Diungkapkan mengenai keterlambatan bantuan dan koordinasi penanganan korban gempa disebabkan antara lain tidak adanya garis komando yang jelas dari pihak perintah. Dalam hal ini terjadi ketidakjelasan pemegang tongkat komando koordinasi gempa apakah berada di pihak Pemerintah Daerah (Pemprov dan Pemkab) ataukah koordinasi ditangani langsung oleh Pemerintah Pusat, karena kenyataannya SBY langsung berkantor di Jogja namun tidak jelas apa yang dilakukannya. Semestinya yang lebih logis untuk berkantor di Jogja adalah Jusuf Kalla sebagai Ketua Bakornas PBP, sehingga disimpulkan bahwa campur tangan pemerintah pusat tersebut dipandang sebagai sesuatu yang mubazir dan malah memperkeruh keadaan.

Berkenaan dengan kejadian pasaca bencana tersebut terjadi suatu rekayasa oleh beberapa pihak tertentu untuk mengambil keuntungan diri sendiri dan golongannya dengan mengatasnamakan solidaritas dan rasa kemanusiaan. Pertama terjadi kapitalisasi gempa, dimana gempa mejadi komoditas berbagai pihak untuk mengumpulkan dana dari masyarakat yang bersimpati tanpa disertai transparasi penggunaan dan penyaluran dana yang jelas. Bahkan Pemerintah Pusat sudah berencana untuk meminjam hutang luar negeri atas nama gempa Jogja yang dikritisi oleh beberapa kalangan hanya akan menimbulkan pengkorupsian dana besar-besaran. Kedua terjadi politisasi gempa, dimana dalam kondisi pemulihan terdapat berbagai macam bendera mengatasnamakan kelompok, golongan dan partai tertentu sehingga seolah-olah terjadi kampanye dan satu sama lain berusaha menanamkan budi baiknya untuk kemudian di belakang hari ditagih dalam bentuk dukungan politik kepada organisasi tertentu tersebut. Ketiga terjadi selebritasi gempa, di kalangan tokoh tertentu apakah dia pejabat, artis, politisi dan pihak lain berusaha menampilkan diri untuk memperoleh opini publik bahwa seolah-olah dirinya paling dermawan dan mempunyai kepekaan kepada sesama yang paling tinggi. Indikasi ini tersirat dari adanya beberapa kalangan yang datang ke lokasi korban dengan membawa perlengkpan dokumentasi yang selalu mendokumentasikan penyerahan sumbangan kepada warga maupun pihak Pemda dan hanya mau mengunjungi tempat-tempat tertentu yang populis saja.
Kondisi di lapangan seminggu setelah musibah terjadi, sebenarnya masyarakat korban gempa biak di Jogja maupun Jateng sudah mulai menampakkan kebangkitan. Hal itu nampak dari mulai turunnya para korban gempa ke sawah ladang untuk beraktivitas dan juga mulai bergeliatnya fasilitas perekonomian masyarakat seperti pasar, warung dlsb. Beberapa warga juga mulai bangkit secara bergotong royong menyisihkan puing reruntuhan bangunan rumahnya dan memilah beberapa bahan yang masih mungkin untuk dipergunakan. Semangat kebersamaan, solidaritas dan gotong royong yang masih melekat dan menggeliat bangkit tersebut sebenarnya merupakan aset utama yang tak ternilai bagi kebangkitan para korban gempa.

Aset utama yang kondusif tersebut kemudian ternodai dengan kedatangan sang Jusuf ”Betara” Kalla yang turun dan menjanjikan bahwa korban gempa akan mendapatkan dana bantuan rekonstruksi sebesar maksimal 30 juta. Kondisi itu sebenarnya menghancurkan mentalitas dan spirit masyarakat akar rumput yang sudah mulai menggeliat bangkit dengan modal semangat gotong-royongnya. Adanya informasi menyesatkan tersebut kemudian membuat warga yang rumahnya hanya rusak sebagian dan masih bisa diperbaiki kemudian beramai-ramai merobohkan rumahnya untuk mendapatkan ganti rugi maksimal yang 30 juta itu. Dalam kapasitas apa dan atas persetujuan siapa sebenarnya Jusuf Kalla menyampaikan hal itu dan siapa yang menjamin bahwa dana tersebut dapat cair dan tanpa adanya pemotongan.
Bagi sebagian masyarakat Bantul, mereka yakin akan ketangguhan nilai lokal seperti rasa gotong royong dan kebersamaan sebagai modal utama untuk bangkit sehingga mereka tidak ingin dininabobokkan oleh bantuan pihak lain dan mereka ingin bangkit secara mandiri dan terhormat. Mereka tak ingin kondisi mereka dijadikan alasan bagi Pemerintah, untuk atas nama korban gempa, meminjam utang padahal tak lebih dana tersebut hanya dijadikan bancakan bagi para koruptor. Semangat inilah yang dalam waktu dekat ini akan dikampanyekan ke seluruh pelosok Jogja oleh Bupati Bantul dan Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam kapasitasnya sebagai raja Ngayojakarta Hadiningrat.

Bagi saya dan beberapa teman yang menyertai kedua acara tersebut, kiranya banyak sekali mendapatkan pencerahan batiniah bahwasanya setiap komponen masyarakat sebenarnya mempunyai kearifan lokal sendiri-sendiri dalam menghadapi berbagai masalah yang menimpanya. Di sinilah sebenarnya peran utama dari nilai-nilai dan norma luhur yang diwariskan oleh para pendahulu bangsa kita. Oleh karena itu semestinya pihak Pemerintah harus berperan aktif untuk melestarikan dan memberikan dukungan moril sepenuhnya terhadap semangat kemandirian dan gotong royong tersebut.

Tak rugi kiranya meskipun sambil terbatuk-batuk dan perasaan tidak nyaman saya mengurangi jatah istirahat untuk ikut menyimak acara tersebut. Rukun agawe santoso, crah agawe bubrah............................