Sang Nananging Jagad

Dia kemudian menarik lingkup pembicaraan ke tingkat nasional. “Sing kuoso iku ra iso diduga Mas, sing dadi perhatiane pemrintah Merapi ee...Bantul malah kenek gempa. Gempa bar Mrapi rewel maneh, durung tuntas malah lumpur mecothot mbek Sidoarjo. Durung neh banjir Solowesi ro Kalimantan. Memala lan pagebluk ko yo ra leren nggih Mas,”kisahnya.

Tidak orang besar orang kecil kelihatan lupa diri dan mementingkan egonya masing-masing. Para pejabat memberi janji bahwa semua korban bencana akan mendapatkan bantuan pemerintah. Korban lumpur Porong akan mendapat ganti rugi dari Lapindo. Rakyat ndak percaya, terjadilah konflik vertikal. Antar warga saling memblokir lumpur yang menuju dusunnya, yang lain membobol tanggul agar lumpur tak mengalir ke kampungnya, meledaklah bibit konflik horisontal.

Yang menderita adalah yang benar-benar punya rumah dan lahan sawah serta kehilangan mata penghidupannya, sehingga merekalah yang pertama layak mendapat bantuan. Mereka menjadi stress tinggal di pengungsian tanpa melakukan aktivitas sebagaimana biasa mereka bersawah, berladang dan pekerjaan fisik yang lain. Haa.. lha yang enak, penduduk pengangguran, gak punyak sawah, lahan dan pekerjaan ikut mengungsi dan dapat jatah bantuan. Mereka sebenarnya yang mendapatkan pemasukan akibat adanya bencana, jadi dari sisi keuangan, mereka malah mendapatkan income.

Mestinya dalam kondisi darurat di pengungsian masyarakat korban bencana juga harus toleran dan maklum dengan keterbatasan pemerintah, sehingga tetap mengutamakan kebersamaan dan kepentingan umum. Mereka harus taat kepada mekanisme yang dibuat oleh para pamong untuk memudahkan penyaluran bantuan supaya tepat mengenai sasaran. Kejadian di Bantul dalam pembagian bantuan dimana warga diharuskan menunjukkan KTP, hendaknya jangan disikapi secara berlebihan dan dianggap aparat mempersulit warga. Hal tersebut harus disikapi sebagai suatu mekanisme meminimalisir kekeliruan penyaluran bantuan kepada yang tidak berhak, karena bagaimanapun di negeri Hastina kita ini terlalu banyak oknum yang sengaja memanfaatkan keadaan untuk kepentingan diri sendiri. “ Wong mung meruhne KTP, yen ora nduwe gur njaluk surat keterangan lurah sing cetho kenal wargane, opo susahe to?”, kilah sang sopir taksi.

Demikian pula di sisi pemerintah sebagai pelayan publik, agar dalam kondisi darurat dapat bertindak bijak, tanggap, akurat dan cepat serta proaktif terhadap kebutuhan warga korban bencana. Jangan pernah memberikan janji kosong danmuluk tanpa bukti yang di kemudian hari akan menjelma menjadi bom waktu. Semangat dan tekad warga untuk bangkit dari keterpurukan harus senantiasa ditumbuhkan dengan senantiasa berlandaskan kebijaksanaan lokal sehingga benar-benar menyentuh permasalahan yang ada.

Bencana barangkali bisa dimaknai agar manusia bisa saling bercermin untuk kemudian bangkit memperbaiki diri.

**********