Sang Nananging Jagad

Sampai di lokasi ternyata acara sudah dimulai, dan samar saya lihat dari kejauhan, seorang tokoh LSM yang pernah saya kenal pada saat penggalangan massa di sekitar pergerakan mahasiswa tahun 1998. Tak salah lagi dialah Adi Sasono, mantan Menteri Koperasi di era pemerintahan Habibie yang saat ini menjabat Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia(DEKOPIN), sebuah LSM induk koperasi yang berada di luar struktur pemerintahan. Rupanya malam itu merupakan acara Gelar Budaya Koperasi dalam rangka HUT Koperasi Ke-59. Hadir sebagai tokoh sentral adalah Adi Sasono, Taufik Ismail, Imam Prasodjo, Frans Welirang, Kang Sobari serta Cak Nun sak Kiai Kanjenge.

Acara dimulai dengan guyonan Cak Nun dan Kang Sobari mengenai kondisi Bantul pasca gempa dimana sebenarnya dua tiga hari setelah kejadian, masyarakat sudah sangat kooperatif satu sama lain dengan mengedepankan jiwa dan semangat kekeluargaan serta gotong royong yang masih lestari di tengah pedusunan. Masyarakat sudah mulai sambatan menyingkirkan puing dan sebagian sudah mulai beraktivitas mengurusi sawah ladang, serta sebagian pergi ke pasar. Kondisi tersebut kemudian dirusak secara sewenang-wenang oleh pernyataan dan janji wakil Presiden “Sang Bethara” Kalla yang akan mengucurkan dana Rp.30 juta untuk setiap keluarga korban gempa. Janji itu benar-benar membuat masyarakat terbuai dan kemudian menjadi malas untuk beraktivitas untuk kemudian melakukan kridha lumahing asta kepada pemerintah. Sungguh suatu kejahatan yang teramat keji bagi rakyat, dimana bencana oleh sebagian penguasa hanya dijadikan ajang komersialisasi, selebritasi dan politisasi bagi kepentingan kekuasaan.

Dialog kemudian diselingi dengan pembacaan puisi oleh Taufik Ismail yang menceritakan mengenai kebershajaan sang Bapak Koperasi kita, Drs. Mohammad Hatta. Kebersamaan dan sikap kooperatif Dwitunggal Soekarno-Hatta yang saling melengkapi satu sama lain. Bung Karno bertugas menggembleng mantalitas dan semangat nasionalisme anak bangsa, sedangkan Bung Hatta meletakkan pondasi birokrasi dan korporasi untuk mengentaskan negara dari ketergantungan negara lain menuju bangsa yang mandiri.

Sesi selanjutnya menampilkan pembicara Mas Frans, Pak Guritno dan Mas Imam dengan moderator Cak Nun. Mas Frans mengawali pemaparannya dengan mengemukakan pengalamannya bertemu dengan para anggota koperasi susu di Boyolali yang menyampaikan bahwa mereka sudah menjadi anggota koperasi lebih dari 15 tahun, namun dari segi kesejahteraan tidak pernah meningkat bahkan cenderung tambah miskin.

Kondisi demikian menurutnya disebabkan oleh kegagalan sistem. Secara internal hal tersebut dikarenakan para pengurus dan pengelola koperasi hanya terpaku kepada pencapaian nama baik (image building) tanpa menyentuh ranah kesejahteraan anggota. Para anggota hanya baru menikmati keuntungan koperasi dalam bentuk SHU(Sisa Hasil Usaha), padahal semestinya mereka juga harus dapat merasakan kedayagunaan aset yang dibiayai dan dimodali dari iuran anggota. Di sini nampak sekali ketidakadilan. Dari sisi eksternal perubahan dan globalisasi dunia belum secara nyata direspon oleh pengelola koperasi sebagai peluang yang dapat didayagunakan untuk tidak hanya sekedar bertahan hidup namun lebih dari itu untuk mengembangkan usaha dan memenangkan persaingan. Hal ini masih ditambah dengan kebijakan pemerintah yang seringkali kurang berpihak terhadap sektor usaha kecil dan menengah yang banyak tergabung dalam keanggotaan koperasi. Masalah kemudahan penyaluran kredit usaha kecil dan menengah, serta kebijakan proteksi usaha mikro yang banyak terlupakan oleh pemerintah.

Pembicara selanjutnya adalah Mas Imam yang secara antusias menyampaikan bahwa koeprasi selamanya tidak akan pernah maju jika pola pembinaan dilakukan oleh birokrat yang sangat birokratis. Ruh, nafas dan jiwa koperasi membutuhkan sentuhan yang berbeda dengan birokratisme, karena koperasi bersifat sosial kekeluargaan berlandaskan semangat kebersamaan dan kegotong-royongan. Oleh karena itu, kalau koperasi ingin maju para tokoh dan pendekar perkoperasian harus keluar dari birokrasi dan menyusun barisan di luar sistem pemerintahan, sehingga bisa berbuat lebih netral, profesional dan lebih bebas mengekspresikan diri untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

Di samping itu, keberadaan Departemen Koperasi dan UKM di pemerintahan hanya menjadi departemen catatan kaki(pheripheral) sebagai objek pelengkap saja. Koperasi sebagai gerakan sosial corporation harus berhadapan dengan monopoli kapitalisme di struktur pemerintahan yang diwakili oleh Departemen Perdagangan dan Departemen Perindustrian yang jelas memperoleh dukungan dana anggaran yang jauh lebih besar dan tidak berimbang. Di sini nampak jelas pembelaan pemerintah sebenarnya kepada siapa.

Pak Adi Sasono menambahkan bahwa keberadaan koperasi di Indonesia tidak lepas dari sejarah bangsa kita. Ketika kita berhasil merebut kemerdekaan di tahun ’45, masyarakat dan bangsa kita masih mewarisi mentalitas kuli yang memang sengaja ditanamkan oleh kaum penjajah untuk mengekalkan penjajahannya. Di samping mentalitas kuli, kita juga mewarisi kesenjangan kesejahteraan dan pola piki yang terlampau lebar. Ada diantara golongan anak bangsa yang minoritas dalam kuantitas, namun dari segi pendidikan dan tingkat perekonomian berada di atas. Sedangkan mayoritas bangsa kita berada di garis keterbelakangan baik di sisi pendidikan maupun ekonomi. Adanya kesenjangan tersebut menyebabkan Bung Hatta pada waktu itu mencoba mengintrodusir sistem perkoperasian yang aslinya memang berasal dari Inggris.

Pendekatan struktural pada waktu itu memang sangat relevan dan tepat diambil oleh pemerintah, namun demikian seiring dengan perkembangan dunia saat ini, pertanyaan untuk mereposisi kembali keberadaan koperasi apakah masih tetap di dalam atau di luar struktur pemerintahan menjadi valid dan menjadi tugas bersama untuk merumuskannya kembali.

Dewan Koperasi Nasional Indonesia merupakan wadah koperasi di luar struktur pemerintahan yang mempunyai keanggotaan lebih dari 15 juta. Organisasi ini merupakan potensi besar bagi suatu proses pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Berbeda dengan ormas lainnya yang mengkliam mempunyai keanggotaan sekian juta orang, DEKOPIN keanggotaannya nyata dan tercatat secara administrasi dan bahkan masing-masing anggota rutin membayar iuran bulanan.

Koperasi memang masih menyisakan berbagai permasalahan yang menantang untuk dipecahkan. Semoga di masa yang akan datang koperasi kita bisa lebih maju dan dapat secara nyata mengentaskan kesejahteraan anggotanya. Dirgahayu Koperasi Indonesia........................

***********************